Ketika Direksi Perseroan Tidak Kunjung Mengundang Pemegang Saham untuk Diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apakah Langkah yang Bisa Ditempuh oleh Pemegang Saham?

Gugatan Prematur adalah Gugatan yang Diajukan Terlampau Dini alias Belum Waktunya Mengajukan Gugatan, sehingga Mengandung Cacat Formil (Exceptio Dilatoria) dan Mengakibatkan Gugatan Dinyatakan Hakim sebagai “Tidak Dapat Diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Question : Sekalipun telah dimintakan secara resmi kepada pihak pengurus perusahaan, agar digelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), namun pihak pengurus tidak juga mengadakan RUPS. Apakah hanya langkah hukum berupa gugatan yang satu-satunya dapat kami tempuh selaku pemegang saham, agar pihak pengurus dipaksa untuk mengadakan RUPS dan memanggil seluruh pemegang saham?

Ketika Upaya Keberatan Administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Baru Diajukan Setelah Gugatan Dilayangkan, Gugatan Dinyatakan PREMATUR oleh Pengadilan Tata Usaha Negera

Terkadang, Prosedur-Hukum Lebih Otoritatif daripada Hukum Itu Sendiri

Prosedur Hukum dapat Menyerupai DURI DALAM DAGING, Terutama ketika Bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negera yang Kental Syarat Prosedural

Norma hukum yang mewajibkan mediasi, mungkin baik maksud dan tujuan pembentukan norma hukumnya, akan tetapi bisa menjelma “beban” tersendiri. Begitupula upaya keberatan dan upaya banding administrasi terhadap suatu keputusan tata usaha negara pemerintahan, mungkin niat awalnya baik adanya sehingga hal demikian diatur dan diwajibkan. Akan tetapi, itu bisa menjelma “duri dalam daging”. Prosedur hukum memang memberikan jalan atau akses menuju tegaknya hukum, akan tetapi dapat menyerupai sebentuk “penghalang”.

Syarat Agar Barang Milik Terdakwa Kasus Korupsi dapat Dikembalikan kepada Terdakwa yang Divonis Pidana Tambahan Penghukuman Pembayaran “Uang Pengganti” oleh Pengadilan Tipikor

Harta Milik Terdakwa Korupsi yang Disita, Dilelang untuk Membayar Vonis Pidana Tambahan Penghukuman Pembayaran Uang Pengganti

Question : Saat diperiksa penyidik maupun didakwa oleh kejaksaan, ada aset yang disita dari tersangka atau terdakwa. Saat vonis hukuman telah diterbitkan oleh hakim di Pengadilan Tipikor, apakah aset sitaan tersebut dirampas untuk negara serta masih juga dibebani harus membayar sejumlah “uang pengganti” kerugian negara? Adakah cara, agar aset milik terdakwa dapat dikembalikan kepada terdakwa, apapun isi vonis putusan hakim?

Menyalah-Gunakan Pengaruh Kedudukan Selaku Pejabat Tinggi Publik, dapatkah Dihukum sebagai Tindak Pidana Korupsi GRATIFIKASI?

Perspektif Pihak yang Menerima Gratifikasi dan Pendekatan Hakim Pemeriksa Perkara yang Memakai Sudut-Pandang Pihak yang Memberikan Gratifikasi

Memperdagangkan atau memperjual-beli pengaruh, tampaknya belum menjadi perhatian regulator pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh, seorang pimpinan Partai Politik pengusung kader yang terpilih sebagai anggota parlemen, atau pimpinan anggota kader partainya yang menduduki jabatan menteri ataupun jabatan lainnya, notabene tidak memiliki kewenangan administatif dalam jalannya roda pemerintahan. Akan tetapi, seorang pimpinan Partai Politik dapat menggunakan pengaruh politis-nya untuk menyetir kadernya yang menduduki jabatan pemerintahan. Dalam konteks demikian, sekalipuna secara “de jure” tidak memiliki kewenangan, akan tetapi secara “de facto” dapat bertindak sebagai pengendali dari balik panggung.

Tersangka / Terdakwa Justice Collaborator dapat Meminta Penetapan Pelindungan dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Status sebagai “SAKSI-PELAKU”

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Berwenang Memberikan Pelindungan kepada “SAKSI-PELAKU”, Bukan hanya kepada Korban ataupun Pelapor

Salah Satu Wewenang LPSK ialah Memberikan Surat Penetapan “Saksi-Pelaku” kepada Aparat Penegak Hukum dan/atau Instansi Terkait yang Berwenang

Question : Jika salah-seorang tersangka ataupun terdakwa yang terlibat dalam persekongkolan jahat, bersedia menjadi “justice collaborator”, apakah bisa minta pelindungan dari LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban), serta apa syaratnya bila dimungkinkan?

Menggugat Sebelum Adanya Surat Somasi yang Dilayangkan, Gugatan Perdata Dinyatakan PREMATUR oleh Hakim Pengadilan

Tuntutan dalam Surat Somasi Harus Sinkron terhadap Tuntutan dalam Surat Gugatan (Petitum)

Question : Apakah benar, untuk menggugat (perdata) ke pengadilan, harus didahului pengiriman somasi sebagai surat peringatan?

HUKUM KARMA Tidaklah Sesempurna Itu, karenanya Usaha Tetap Dibutuhkan untuk Menolong Orang-Orang Baik Agar Tidak Kapok menjadi Orang Baik

Jika Sudah Ada HUKUM KARMA, Lalu untuk Apa Ada Polisi, Demon-Hunter, Dermawan, maupun Usaha untuk Menolong Orang yang Membutuhkan?

Di masyarakat, berkembang pemahaman-keliru yang cenderung fatalistik, yang ironisnya dewasa kini berkembang di kalangan komunitas internal Buddhist itu sendiri, secara menyimpang dari Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Ada seseorang yang mengaku sebagai indigo yang dapat berkomunikasi dengan makhluk dewa di alam dewa, menyebutkan bahwa para makhluk dewata tidak akan menolong seseorang yang Karma Baiknya belum matang untuk berbuah pada saat kini. Ia tidak mengkritik perilaku para dewata yang menghakimi umat manusia yang butuh pertolongan, semata dengan memandang bahwa manusia tersebut tidak patut ditolong, apapun alasannya.

Kreditor PERORANGAN dapat Mengikat Agunan Jaminan Pelunasan Hutang-Piutang dengan HAK TANGGUNGAN untuk di-“Parate Lelang Eksekusi”

Bukan hanya Kreditor Lembaga Keuangan Perbankan yang dapat Mengikat Objek Agunan Tanah dengan HAK TANGGUNGAN sebagai Jaminan Pelunasan Hutang-Piutang

Question : Selama ini, lazimnya bank yang menerima agunan berupa tanah dari debitor peminjam dana kredit, dibebani dengan “hak tanggungan”. Jika ada seseorang hendak meminjam hutang dari kita, apakah bisa kita selaku kreditor perorangan membebani agunan debitor dengan “hak tanggungan” yang sama, agar agunan sewaktu-waktu bisa dilelang-eksekusi bila cidera-janji membayar cicilan dan melunasi hutangnya?

We Don’t Have to Beg for Understanding from Others to Be Understood. Kita Tidak Perlu Mengemis Pengertian Orang Lain agar dapat Dipahami

Don’t act as if you’re going to die,

If you lose a fight or competition.

Therefore,

Don’t be overcome by obsession,

So that you commit fraud.

We can still move on,

Even if we lose a competition.

That’s what positive thinking is all about.

Making Ourselves Present When We Need, Both in Good Times and Bad Times. Menjadikan Diri Kita Hadir saat Kita Butuhkan, Baik Saat Suka maupun Duka

We don’t have to hate ourselves,

Just because others don’t like us,

Or even because they hurt us.

When we dare to take risks,

To fight for our rights.

When we dare to go against the current,

To save ourselves,

To help ourselves.

When we dare to be disliked by others,

To defend our own interests.

Compassion for the World by Shedding Foolish Traits. Berwelas-Asih kepada Dunia dengan Menanggalkan Sifat-Sifat Dungu

 

Take a stand,

One that makes us proud,

To ourselves,

One that is capable of being a hero for and in our own eyes,

One that dares to go against the current for ourselves,

One that is willing to sacrifice for ourselves,

One that dares to take risks for ourselves,

Even if it means being disliked by many.

At least,

We are there when we need ourselves.

Apakah Saksi dapat Dikriminalisasi Pidana maupun Digugat Perdata atas Keterangan atau Laporan yang Mereka Berikan di Dalam maupun di Luar Persidangan?

Potensi Resiko Kriminalisasi Korban Pelapor Atas Laporan / Aduannya, Tetap Berpeluang Terjadi

Dalam praktek di lapangan, tidak jarang pihak yang kalah dalam perkara pidana (Terdakwa / Terpidana) maupun dalam perkara perdata (baik Penggugat maupun Tergugat), akibat keterangan seorang atau beberapa orang Saksi dari pihak lawan, lalu berupaya untuk melaporkan pidana “memberikan keterangan palsu dibawah sumpah” sebagai manuver hukum untuk menganulir putusan pengadilan ataupun untuk mengintimidasi pihak Saksi. Sekalipun dari tingkat keberlanjutan laporan semacam demikian, sangat kecil disikapi ataupun dintidak-lanjuti oleh aparatur penegak hukum, akan tetapi potensi kriminaliasi pidana ataupun digugat perdata tetap berpeluang terjadi.

Apakah ada, Dewa yang Jahat, dan mengapa Bisa Terlahir Dewa yang Jahat?

Cara Kerja HUKUM KARMA yang Penting untuk Kita Ketahui dan Pahami agar Tidak Jatuh dalam Spekulasi-Fatalisme Demotivasi Berbuat Baik-Bajik dan Termotivasi Berbuat Buruk-Jahat

“ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya.” [SANG BUDDHA]

Tidak semua orang mengetahui terlebih memahami, kelemahan dibalik cara-kerja Hukum Karma (karmic law). Tidak semua makhluk dewata adalah baik adanya. Dewa yang jahat, juga ada. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa bisa, ada dewa yang jahat? Jawabannya ialah karena ada orang yang semasa hidupnya terbiasa berbuat banyak kejahatan dan berwatak jahat, lalu meninggal dan terlahir kembali ke alam dewa, dengan masih membawa sifat-watak maupun kebiasaan jahatnya, akibat buah dari perbuatan baiknya di beberapa kehidupan sebelumnya.

Jiwa Korsa atau “Esprit de Corps” Bukanlah Etika dan juga Bukan KODE ETIK yang Sejati

EGO SEKTORAL yang Menyaru sebagai KODE ETIK

EGO SEKTORAL Bukanlah CODE OF CONDUCT. EGO SEKTORAL / NARSISTIK-PROFESI merupakan “CODE OF EGO” atau “CODE OF NARSISTISICM”

Pernahkah Anda mempertanyakan ataupun bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah “Jiwa Korsa” (esprit de corps) disebut sebagai etika ataupun Kode Etik? Ketika dua lembaga terlibat pertikaian “perang dingin” (perang urat-saraf) secara diametral, maka terjadi aksi saling melindungi anggota maupun kelembagaan. Ibarat kita memiliki dua buah tangan atau kaki, anggota kelembagaan membuat “tangan” maupun “kaki” kita menjadi masif, dimana satu saja tangan atau kaki itu terluka, kita akan merasa sakit. Alhasil, seorang rekan sekantor / seprofesi yang “diperangi” oleh atau bertikai dengan lembaga lain, membuat seluruh anggota lembaga tersebut merasa gerah, turut terluka, dan terancam. “Kamu / kalian telah merendahkan martabat rekan seprofesi kami, maka sama artinya kami satu lembaga telah di-injak-injak martabatnya!”

Tersandera oleh Persetujuan yang Disesali Sendiri di Kemudian Hari, Pemilik Agunan selaku Penjamin hanya Bisa Mengandalkan Itikad Baik Debitor dalam Melunasi Hutangnya kepada Pihak Kreditor

Tingginya Potensi Sengketa Hukum ketika Pemilik Agunan selaku Penjamin Pelunasan Hutang adalah Subjek Hukum yang Berbeda dengan Debitor

Sengketa Internal antara Penjaminan / Pemilik Agunan dan Pihak Debitor, Bukanlah Urusan Pihak Kreditor

Question : Apakah bisa dibenarkan, di perusahaan kami terdiri dari beberapa pendiri yang menjabat sebagai direksi maupun ada yang menjabat sebagai dewan komisaris. Ketika perusahaan berupaya meminjam sejumlah dana dari bank, dan ada salah satu pendiri yang memiliki aset berupa tanah yang kemudian dijadikan agunan ke bank untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima perusahaan, dikemudian hari pihak pemilik agunan memungkiri status tanahnya sebagai agunan atas kredit perusahaan dengan alasan telah menjual sahamnya dan tidak lagi memegang saham ataupun menjadi pengurus ataupun komisaris perusahaan?

Tetap Memblokir Rekening meski Penyidik telah Mencabut Blokir, Bank Digugat Nasabah

Ambigunya Tanggung-Jawab Perdata Badan Hukum Perseroan dan Subjek Hukum Perorangan Pengendali Perseroan

Question : Kami tidak bisa mencairkan, mentrasfer, ataupun menarik dana kami di rekening. Pihak bank melakukan dan masih memberlakukan blokir terhadap rekening kami. Adapun pihak polisi menyatakan telah mencabut blokir terhadap nomor rekening kami tersebut. Sebenarnya bagaimana pandangan hukumnya, bila pihak bank tetap memblokir rekening kami sampai saat kini?

Jangan Kambing-Hitamkan Hukum Karma, Karma Bukanlah Kambing dan Tidak Hitam Warnanya

Deterministik Hukum Karma Bukanlah Ajaran Buddhisme, itu Paham Jainisme yang secara Tegas Ditolak oleh Sang Buddha

Question : Ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang Buddhis, lalu secara seenaknya menghakimi orang lain yang sedang dalam kondisi lemah dan malang, sebagai sedang berbuah karma buruknya sehingga tidak boleh marah sekalipun dizolimi dan terzolimi. Bagaimana pandangan yang benar, menyikapi fenomena sosial demikian?

Permohonan Kasasi “DITOLAK”, apakah Artinya Putusan Pengadilan Tinggi Dikuatkan?

Mahkamah Agung RI dapat Memperbaiki Amar Putusan Judex Factie Sekalipun Permohonan Kasasi Dinyatakan “DITOLAK”

Question : Ada putusan Mahkamah Agung, yang statusnya permohonan kasasinya dinyatakan “TOLAK”, belum ada keterangan rincian amar putusannya. Apakah artinya pemohon kasasi sudah kalah?

Perdebatan Sang Buddha Menghadapi Rasis dan Fasisme

Ketika Kaum yang Paling Inferior Berdelusi sebagai Paling Superior, lalu Menghakimi Kaum Lainnya

Question : Banyak orang Indonesia begitu rasis dan fasis. Contoh, mereka begitu benci pada kaum Yahudi, serta kerap rasis (diskriminatif) terhadap kaum etnik Tionghua. Disaat bersamaan, kaum pribumi di Tanah Air begitu bermental feodal, bila bertemu pejabat maka berperilaku bak kasta rendahan. Berhadapan dengan orang asing, mental mereka terlihat seakan dari kaum yang inferior alias rendah diri. Ketika mereka pergi melancong ke luar negeri, sifat kampungannya minta ampun.

Ketika Alat Bukti yang Ada Sudah Setara dengan Terang-Benderangnya Kejadian “Tertangkap Tangan”, untuk Apakah Lagi Memeriksa dan Meminta Keterangan “Calon Tersangka”?

Apakah Tersangka Wajib Terlebih Dahulu Diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik Sebelum Resmi Ditetapkan sebagai Tersangka?

Apakah Penetapan Suatu Subjek Hukum sebagai Tersangka merupakan Konsekuensi-Logis dari Alat Bukti yang Telah Cukup Membuat Perkara Terang-Benderang Siapakah Pelakunya; ataukah Sebaliknya, Alat Bukti Dinyatakan Cukup Memadai sebagai Konsekuensi-Logis dari Suatu Subjek Hukum yang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka?

Question : Apakah betul, ada aturan hukum yang mengatur bahwa agar seseorang dapat secara sah ditetapkan sebagai tersangka, wajib hukum atau prosedurnya untuk diperiksa terlebih dahulu oleh polisi sebagai “saksi”?

Penjahat dan Kejahatan Seakan Mendapat Insentif dengan Rumit dan Proseduralnya Proses Penegakan Hukum Pidana yang Bernama Hukum Acara Pidana

Keadilan Substansial Selalu Berpotensi Terganjal oleh Keadilan Prosedural

Sungguh tidak mudah, bagi anggota masyarakat mengakses dan memeroleh keadilan berdasarkan hukum pidana. Ketika melaporkan, warga selaku Korban Pelapor harus beradu-mulut (berdebat) dengan pihak Kepolisian yang memonopolisir akses menuju keadilan pidana, yang tidak jarang harus tersiksa oleh aparatur penegak hukum yang justru melanggar aturan “larangan merokok di tempat pelayanan publik terlebih di dalam ruangan tertutup ber-AC”, tidak jarang pihak Korban Pelapor yang justru “dihakimi” oleh pihak yang dijadikan tempat melapor, serta tidak jarang pula sampai harus mengemis-ngemis agar laporan / aduannya diberikan tanda-terima resmi berupa Laporan Polisi.

Simplifikasi Beban Pembuktian dalam Persidangan Perkara Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) yang Terencana dan Sistematik

Pelaku “White Collar Crime”, apakah Berhak Atas Keistimewaan Penerapan Hukum Acara Umum ataukah Disinsentif dan Demotivasi dengan “Beban Pembuktian Terbalik” maupun “Satu Saksi ataupun Satu Alat Bukti” Sudah Cukup untuk Dipidana?

Manajemen Kepatuhan adalah Perihal Rekayasa Psikologi Kejahatan

Question : Satu dari lima orang majelis hakim dalam persidangan perkara korupsi Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor (pada persidangan pembacaan putusan pada pertengahan tahun 2026), membuat “dissenting opinion” yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk "kejahatan kerah putih" (white collar crime) maka beban pembuktiannya harus lebih berat dan berlapiss untuk dipikul oleh pihak Jaksa selaku Penuntut Umum. Apakah itu bukan pertimbangan hukum yang absurd, mengingat kejahatan yang terencana dan sistematik demikian pastinya dan tentunya hampir tidak meninggalkan jejak kejahatannya, sehingga semakin sukar untuk dibongkar maupun diungkap terlebih untuk dibuktikan kejadiannya di persidangan?

Penundaan Perkara Tanpa Alasan (Undue Delay), merupakan Objek PRAPERADILAN—Disertai Contoh Preseden

Hubungan / Kaitan antara “UNDUE DELAY” dan Asas-Asas dalam Rezim Pelayanan Publik sebagai Parameter Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Melayani Warga Pencari Keadilan

Question : Apakah polisi bisa membuat alibi semudah “telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada korban pelapor”, maka artinya aduan atau laporan ditindak-lanjuti secara serius dan tidak mengabaikan laporan korban?

Diskriminasi Perlakuan terhadap Keterangan Ahli Akademisi Vs. Ahli Non-Akademisi dalam Persidangan

Apakah Pihak Ahli Pemberi Keterangan Ahli, Dilarang Membahas dan Menilai Pokok Perkara yang Sedang Disidangkan?

Question : Apakah benar, bila ahli berlatar-belakang akademisi yang kita hadirkan ke persidangan, akan diberi perlakuan yang berbeda dengan ahli yang berlatar-belakang profesional nonakademisi? Mengapa seperti ada “standar ganda”, seolah ahli dari akademisi semisal dosen, tidak boleh menilai pokok perkara, sementara ahli dari semisal profesi auditor, akuntan, digital forensik, psikolog, ataupun kriminolog, boleh menilai pokok perkara maupun menilai juga alat bukti yang terkait perkara. Bukankah yang penting ialah penilaian yang ia berikan sebagai keterangan ahli ialah objektif sesuai dengan kompetensinya?

Tidak Perlu Mencari Sensasi ataupun Penyakit, untuk Gembira dan Bahagia. Kita Sudah Patut Merasa Gembira dan Bahagia bila Bersih dari Sifat-Sikap Jahat / Korup

Gembira dan Bahagia Bersih dari Sifat Korup-Tercela

Banyak diantara kita, mencari sensasi dengan melakukan hal-hal konyol yang tidak jarang kita sesali sendiri di kemudian hari. Bukankah mengherankan, seseorang tidak merasa bahagai bebas dari produk-produk tembakau ataupun alkohol maupun obat-obatan terlarang, masih juga menjerumuskan diri mereka lebih dalam lagi ke dalam hiburan-malam, tenggelam dalam perjudian, terperangkap dalam pergaulan-bebas, terlibat dalam kejahatan jalanan, hingga melakoni kejahatan kerah-putih. Sekalipun, kita sudah patut cukup merasa gembira dan bahagia, dengan menjadi warga yang “patuh hukum” dengan tidak melanggar hukum.

Preseden Putusan Pengadilan yang Wajib Diketahui oleh Kalangan Pembeli Lelang Eksekusi Atas Agunan Tanah

Gugatan Debitor yang Menjadi Bumerang, Pembeli Lelang Eksekusi terhadap Agunan Jaminan Pelunasan Hutang Menggugat-Balik Debitor Pemilik Agunan

Question : Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh pembeli lelang eksekusi objek agunan jaminan pelunasan hutang, setelah membeli objek lelang di Kantor Lelang Negara, akan tetapi pihak debitor tidak mau secara sukarela mengosongkan diri ataupun menyerahkan objek agunan yang telah dilelang kepada pembeli lelang, bahkan mengajukan gugatan kepada kreditor maupun kepada pembeli lelang?

Bunga Maksimal Atas Tunggakan Hutang-Piutang yang dapat Ditagihkan Kreditor kepada Debitor, Rentang 6—12% per Tahun, Diperjanjikan maupun Tidak Diperjanjikan Demikian. Lebih dari Itu, adalah Bunga Rentenir

Tergugat Terbukti Wanprestasi, Melahirkan Hak bagi Penggugat untuk Menuntut Bunga Atas Tunggakan

Adalah Kepentingan Sekaligus Kewajiban Hukum Debitor untuk Membayar dan Melunasi Hutangnya (Debitor yang Beritikad Baik), Tanpa Menunda-Nunda, sehingga Beban Penagihan Tidak Dipikul di Pundak Kreditor

Question : Agar tidak disebut sebagai “rentenir” atau “lintah darat”, berapakah maksimal bunga atas pinjaman dana yang kami (kreditor) berikan kepada peminjam uang (debitor), baik diperjanjikan maupun tidaknya bunga yang dapat ditagihkan pihak kreditor terhadap lamanya tunggakan pembayaran dan pelunasan oleh pihak debitor?

Persetujuan Diam-DIam Istri / Suami Akibat Turut Menikmati Uang Hasil Jual Beli Tanah Harta Bersama

Jual-Beli Tanah Tanpa Mengikuti Prosedur, Semua Pihak Dirugikan dan Tersandera, Saling Mengunci Satu Sama Lainnya

Question : Apa resiko hukum terbesarnya, bila jual-beli tanah tidak mengikuti prosedur hukum pertanahan yang berlaku?

Seni Melatih Keterampilan “Self-Control” agar Senantiasa “Under-Control” : Berikan “JEDA WAKTU” Berupa “Jarak dari Sensasi Apapun” yang Muncul saat Suatu Peristiwa Terjadi—Berjarak dari Rasa Takut, Amarah, Harapan, Keinginan, maupun Delusi Apapun. Yang Ada Hanya Pemikiran yang Jernih dan Objektif

Lawan Kata “Lepas Kendali” ialah “Self-Control” agar “Under-Control”

Tiadanya “Self-Control / Under-Control” Mengakibatkan Seseorang “Lepas Kendali”

Ambil Jarak dan Jeda Waktu untuk Kita “Cool Down”, “Tetap Tenang”, Menyisihkan Rasa Takut, Mengambil Kembali Kendali-Diri, serta MENYELIDIKI

Seseorang yang tidak punya kebiasaan terlatih dalam kendali-diri, akan cenderung “reaktif” tanpa-kendali, bukan “merespon” penuh kendali-diri. Bila “merespon” artinya kita tidak tunduk pada sifat impulsif ataupun sebaliknya rasa takut yang bersarang dalam diri, namun mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yakni faktor internal diri, apapun faktor eksternal diri yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan merespon, kita bisa memilih untuk menjaga “inner peace”, atau untuk secara sadar tidak dimanipulasi, tidak diperdaya, tidak pasrah begitu saja, berpikir mandiri dan kritis, tidak dibodohi, maupun untuk tidak percaya begitu saja, tidak “termakan”, bahkan bila perlu untuk “melawan arus” kecenderungan dari dalam diri seperti rasa takut, delusi, harapan semu, melepas ekspektasi yang tidak realistis, dan sebagainya.

Sengketa Hibah Wasiat yang Terbit dari Akta Wasiat, Penuh Kesia-Siaan karena Akta Wasiat Mudah Dibatalkan Lewat Gugatan Perdata Salah Satu Ahli Waris

Rapuhnya Hibah Wasiat Lewat Akta Wasiat yang Menyerupai Pemberi Harapan Semu

Question : Ada salah satu saudara kandung kami, yang dengan berbagai cara jahat berupaya menyabotase orangtua kami agar mau membuat surat hibah-wasiat yang memberikan lebih banyak porsi harta peninggalan kepada dirinya. Apabila itu dibiarkan terjadi, apakah akan terbit resiko besar bagi pihak kami selaku para ahli waris lainnya dikemudian hari?

Membeli Tanah Bukan Sekadar Membeli dan Membayar Harga Jual-Beli Tanah, namun bagaimana Agar Dikategorikan sebagai “Pembeli yang Beriktikad Baik”

Riwayat Penguasaan Tanah dan Prosedur Jual Beli adalah PRIORITAS NOMOR SATU dalam Hukum Agraria Nasional

Question : Bagaimana caranya, agar tanah kita sekalipun disengketakan oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik, tidak terbuka celah ataupun potensi untuk dikalahkan oleh pengadilan?

Penjahat yang Cerdas, Memilih Dihukum ke Penjara. Penjahat yang Dungu, Memilih Dihukum ke Neraka

Sekejam-Kejamnya dan Tidak Manusiawinya Kondisi Penjara, Lebih Mengerikan Kondisi Penghuni Neraka

Question: Laporan pihak kami selaku korban pelapor ke polisi, sampai sekarang tidak kunjung diproses oleh pihak polisi. Kami tidak menyanggupi permintaan sejumlah nominal uang yang diminta oleh pihak polisi bila laporan kami akan ditindak-lanjuti dan diproses lebih lanjut oleh mereka. Sebaiknya kami mengambil sikap atau langkah hukum apakah, mengingat kabarnya laporan yang tidak diproses (maka) bisa digugat praperadilan oleh pihak korban pelapor?

Urgensi Penghapusan Nilai Nominal dalam Setiap Lembar Saham Perseroan Terbatas

Inbreng para Pendiri Perseroan dapat Berupa Modal Dana atau Aset, namun dapat juga Berupa Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman, Jejaring, serta Infrastruktur Tidak Berwujud

Inbreng dan Penyetoran Modal Dasar Perseroan dapat Berupa Benda Tidak Berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual, Data Pasar, maupun Kemampuan “Comparative Advantage”

Dewasa ini, pandangan para praktisi hukum dibidang perseroan, tepatnya perihal hukum korporasi berbentuk Perseroan Terbatas, terbelah menjadi dua kubu. Pihak pertama, beragumentasi bahwa idealnya saham tidaklah lagi mencantumkan nilai nominal per lembar sahamnya. Pandangan demikian dapat dibenarkan, karena menyulitkan proses penilaian atas suatu nilai intrinsik dan ekstrinsik sebuah saham, yang bisa jadi sudah tidak relevan nilai nominalnya sehingga butuh dilakukan “revaluasi” nilai nominal saham berbanding total asset / equity perseroan. Kesulitan kedua bila saham masih mencantumkan nilai nominal, bilamana ada investor hendak masuk menjadi pemegang saham baru, maka penerbitan saham baru yang akan dibeli oleh investor calon pemegang saham baru, apakah akan menggunakan nilai nominal saham sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bisa jadi telah terdepresiasi oleh inflasi maupun terapresiasi bila terjadi sebaliknya, terutama perseroan yang telah berdiri berpuluh-puluh tahun lampau?

Makna ALIBI dan Contoh Cara Menggali ALIBI

Surat Dakwaan Jaksa Berisi TUDINGAN, sementara Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Berisi ALIBI

TUDINGAN Jaksa yang Tidak dapat Dipatahkan oleh ALIBI Terdakwa, menjelma FAKTA HUKUM

Question: Sering kita mendengar istilah “alibi” oleh pihak tersangka ataupun terdakwa di persidangan untuk membela dirinya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebenarnya apa arti “alibi”?

Jadilah Warga-Penyelidik yang Cermat dengan Mata-Telinga Terbuka Lebar Sebelum Menarik Kesimpulan dan Meyakini

Reputasi Bukan Dibangun dari Kata (Klaim), namun dari Konsistensi antar Aksi serta Sinkronisasi antara Ucapan dan Perbuatan

Kita dapat dengan mudah menemukan fenomena sosial, dimana masyarakat kita begitu iritatif terhadap pelaku koruptif yang diberitakan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bila Anda memiliki sifat yang “naif”, Anda akan secara mudah tergelincir pada asumsi keliru, bahwa mereka, pengkritik para koruptor tersebut, adalah orang-orang yang bersih dari aksi korupsi dalam keseharian hidup mereka. Butuh waktu begitu lama, berpuluh-puluh tahun lamanya bagi penulis untuk menyadari, bahwa “mengutuk atau menghujat Iblis, tidak berarti yang bersangkutan menjadi suci atau adalah orang suci yang lebih bersih daripada sang Iblis yang mereka kritik dan cela”.

Contoh PLEDOI / NOTA PEMBELAAN Terdakwa Kasus Pidana Persekusi

PLEDOI / NOTA PEMBELAAN

Terdakwa Kasus Pidana Persekusi

Kpd. Yth.

Majelis Hakim Semesta

Di Mahkamah Semesta

Dengan Hormat,

Terdakwa atas nama GigitJari, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Semesta (JPS) sebagai tersangka pelaku persekusi (main hakim sendiri, eigenrichting), atas laporan SukaBully yang telah Terdakwa persekusi.

Dengan ini Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan pribadi terhadap surat dakwaan Jaksa NgototBanget, dengan rincian sebagai berikut:

Contoh Preseden (Best Practice) BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pencucian Uang (Money Laundring)

Jaksa Penuntut Umum Haruslah Lebih Cerdik daripada Kriminal yang Didakwa dan Dituntut

Question: Dalam undang-undang tentang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), ada diatur tentang “beban pembuktian terbalik”. Konon, kabarnya pasal tentang “beban pembuktian terbalik” tidak diberlakukan dalam praktek di persidangan pengadilan Tipikor. Apakah benar demikian adanya selama ini?

Resiko Hukum Perjanjian NOMINEE Tanah, Korban dan Pelaku Sama-Sama Merugi

Dikotomi antara Sengketa Tanah Perdata Murni ataukah Tindak Pidana Pertanahan, dalam Kasus Perjanjian NOMINEE Tanah

Karakteristik Spesifik suatu Perkara merupakan Konteks, dan Kaedah Preseden Mengandung Konteks Peristiwa Relevan yang Juga Spesifik

Question: Sebenarnya kapan suatu sengketa tanah itu adalah perdata murni, dan kapankah itu merupakan peristiwa pidana? Semisal ada dibuat perjanjian nominee yang menjadikan nama orang lain sebagai pemilik sertifikat tanah (nama pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah), apabila ia kemudian mengalihkan ataupun mengagunkan sertifikat tanah tersebut tanpa izin, apakah merupakan masalah perdata semata ataukah sudah termasuk pidana?

Gugatan Pembatalan Merek adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga untuk Memeriksa dan Memutus

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Membatalkan Kekayaan Intelektual seperti Merek

Question: Bila ingin membatalkan merek yang dipegang oleh suatu pihak, gugatan diajukan kemanakah, ke Pengadilan Negeri ataukah ke Pengadilan Niaga?

Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi apakah Bersifat Alternatif ataukah Urutan?

Ultimum Remedium Tidak Selalu Bermakna Wajib Terlebih Dahulu Dijatuhi Sanksi Administratif Barulah Pelanggarnya dapat Dipidana

Question: Kita mengenal ada yang namanya ancaman sanksi administrasi dan ada juga ancaman sanksi pidana. Bila sanksi pidana disebut-sebut sebagai bersifat “ultimum remedium”, maka artinya sanksi hukuman harus bersifat terlebih dahulu dijatuhi sanksi administrasi, bila yang melanggar kembali melakukan pelanggaran barulah dapat dijatuhi sanksi pidana, semacam urutan?