Clerical Error Pencantuman Nama Orangtua dalam Akta Kelahiran Anak dapat Dikoreksi Lewat Permohonan Revisi ke Pengadilan Negeri Setempat

Kutipan Akta Kelahiran Anak juga Mencantumkan Identitas Nama Orangtua yang Berpotensi Mengandung Kekeliruan Penulisan Nama

Question : Saat warisan almarhum orangtua kami akan dibagikan ke para ahli waris, barulah saya menyadari ada kekeliruan pengetikan nama orangtua saya pada akta kelahiran saya. Setahu kami, nama yang tertuang dalam akta kelahiran kita bisa dimohon perubahan ke pengadilan, akan tetapi apakah bisa nama orangtua kita dimohon perubahannya ke pengadilan agar nama orangtua yang tercantum dalam akta kelahiran saya selaku anak dapat dikoreksi? Kalaupun memang dimungkinkan, maka apakah kami harus kembali ke kampung halaman tempat saya dilahirkan?

Kekuatan Hukum Surat Penawaran / Proposal Tidak Bersifat Mengikat Selayaknya Perikatan dalam Surat Perjanjian / Kontrak

Penawaran yang Tidak Direalisasikan ke dalam Surat Perjanjian, Tidak Bersifat Mengikat, alias hanya Sebatas Gagasan yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum untuk Dituntut secara Perdata

Question : Apakah bisa, seseorang atau perusahaan dituntut secara perdata ke pengadilan, atas dasar surat penawaran yang pernah ia kirimkan, namun surat penawaran tersebut selama ini belum pernah secara aktual ditindak-lanjuti ke dalam suatu surat perjanjian apapun?

Yurisdiksi Kawasan Hukum Adat Tunduk pada Komunitas Masyarakat Hukum Adat, ataukah Seluruh Teritori Wilayah Republik Indonesia merupakan Domain Badan Pertanahan Nasional?

Makna dan Batasan Tuntutan Provisi dalam Gugatan Perdata

Tampaknya, Lembaga Hukum Adat pada suatu teritori dan komunitas adat, masih diperlakukan sebagai warga atau kasta “kelas dua”. Katakanlah entah bagaimana kronologinya, prosedural ataupun secara tidak prosedural, terbit sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN / Kantor Pertanahan pada suatu kawasan adat di suatu komunitas hukum adat yang masih hidup dan dilestarikan, maka pihak komunitas adat hanya dapat memohon pembatalan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN diatas kawasan adat, ke BPN selaku penerbit sertifikat hak atas tanah, seolah kawasan tersebut bukanlah yurisdiksi komunitas hukum adat. BPN dapat secara sewenang-wenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah diatas kawasan hukum adat, dan dapat pula secara sewenang-wenang menolak pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh komunitas warga adat setempat.

Adalah Mitos, hanya AJB (Akta Jual Beli) yang Bisa Didaftarkan ke BPN / Kantor Pertanahan. PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) pun dapat Didaftarkan ke BPN untuk Dicatat dalam Sertifikat Tanah

Kiat Membeli Unit Properti yang Belum Bisa AJB, Baru Sebatas PPJB, namun Konsumen Sudah Harus Bayar Lunas

Catatkan PPJB ke Kantor Pertanahan, agar Keberadaan PPJB Tertuang ke dalam Sertifikat Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum Pihak Pembeli Aman dan Pasti

Question : Konsumen produk properti yang sudah bayar lunas harga pembelian unit rumah ataupun rumah susun, namun belum balik-nama sertifikat tanahnya, jika pihak penjual atau developer (pengembang) jatuh pailit, maka status konsumen ialah sebatas “kreditor konkuren” yang berebutan sisa-sisa remah kue “budel pailit” dengan “kreditor-kreditor konkuren” lainnya setelah didahulukan hak tagih “kreditor preferen” maupun “kreditor separatis”? Itu apa bedanya dengan hanya kebagian tulang-belulang, sekalipun konsumen selaku pembeli telah bayar lunas unit properti?

Kesepakatan Perdamaian dapat DIbuat dan Disepakati Kapanpun dan Sekalipun Putusan Hakim di Pengadilan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

Tersandera oleh Akta Perdamaian, ketika Pihak yang Beritikad Tidak Baik Menyandera Pihak yang Beritikad Baik dengan Wanprestasi terhadap Kesepakatan Perdamaian

Question : Kalau dalam perkara pidana, perdamaian antara pelapor dan terlapor dapat dibuat dan disepakati sewaktu-waktu, dalam artian bisa dibuat dan disepakati kapan pun itu sekalipun perkara si terdakwa sedang diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan. Bagaimana dengan perkara perdata, apakah perdamaian hanya dimungkinkan tercipta sebatas sampai agenda acara mediasi di pengadilan sebelum prosedur gugat-menggugat dimulai?

Hak Pakai Kadaluarsa Masa Berlakunya, Penghuni Tidak Lagi Memiliki Hak untuk Menempati ataupun Menggugat

Tiada Penyerobotan Tanpa Bukti “Alas Hak” / Bukti Kepemilikan Tanah yang Sah

Question : Bila tanah yang kami tempati berupa hak pakai dari negara, lalu masa berlaku hak pakai itu habis, maka apa status tanahnya maupun kedudukan hukum kami selanjutnya?

Pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual dalam Sistem Digital dapat Dikenai Tindakan Berupa PEMBLOKIRAN AKSES, PENUTUPAN AKUN dan/atau PENGHAPUSAN KONTEN

Pemilik Kekayaan Intelektual maupun Pemegang Lisensi dapat Melaporkan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Terjadi dalam Sistem Elektronik

Tata Cara Melaporkan secara Daring maupun Luring, Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Terjadi dalam Sistem Elektronik

Telah terdapat pengaturan oleh Kementerian Hukum tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Elektronik, berupa pelanggaran yang memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik meliputi kegiatan memproduksi, menjual, meniru, mendistribusikan suatu materi, kreasi, produk, jasa, dan/atau tanda yang dilindungi kekayaan intelektual, tanpa izin pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual.

Makna dan Konsekuensi Sertifikat Tanah yang Tumpang-Tindih dengan Sertifikat Tanah Terbitan BPN Lainnya

Sertifikat Tanah yang Lebih Tua Usianya (maka) Lebih Kuat Kekuatan Hukumnya, daripada Sertifikat Tanah “Tumpang-Tindih” yang Terbit Dikemudian Hari

Question : Yang menerbitkan sertifikat tanah yang tumpang-tindih dengan tanah milik kita, adalah BPN. Namun mengapa jadi kita, yang justru direpotkan untuk menggugat agar sertifikat tanah yang tumpang-tindih tersebut dibatalkan? Bukankah untuk diterbitkannya suatu sertifikat tanah, wajib didahului proses pengukuran bidang tanah oleh petugas ukur BPN, sehingga bagaimana mungkin terjadi tumpang-tindih lalu pihak BPN selaku penerbit sertifikat tanah lepas tanggung-jawab dan lepas-tangan begitu saja?

Menggadaikan Tanah Tanpa Seizin Pemilik yang Berhak, adalah Pidana PENGGELAPAN terhadap “Barang Tidak Bergerak”

Menyelesaikan Sengketa Perdata “Gadai Sertifikat Tanpa Izin Pemilik Tanah” dengan Jalur Pidana

Question : Ada tanah warisan nenek kami, yang sertifikat tanahnya digadaikan oleh paman saya tanpa seizin ataupun sepengetahuan ahli waris lainnya. Tentunya itu merugikan orangtua kami selaku salah satu ahli waris yang berhak atas tanah warisan nenek kami. Selain opsi menggugat secara perdata yang tampaknya akan sukar untuk memeroleh kembali sertifikat tanah warisan nenek kami, apakah kami bisa melaporkan perbuatan paman kami tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara pidana?

Pengadilan yang Mudah Mengabulkan EKSEPSI Tergugat, Sama artinya dengan Memutus Pokok Perkara Tanpa Proses Pembuktian yang Adil—Justice Denied dalam Perkara Perdata

Dilematika Eksepsi terhadap Surat Gugatan Penggugat, bagai Duri dalam Daging, Dibenci Sekaligus Dirindukan

Kalangan litigator maupun drafter surat gugatan maupun surat bantahan, senantiasa diliputi ambivalensi ketika menyusun surat gugatan maupun surat bantahan. Betapa tidak, saat pihak klien berkedudukan sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata, godaan terbesar ialah menyusun eksepsi (tangkisan terhadap surat gugatan) serapat dan setajam mungkin. Namun, ada kalanya juga pihak klien berkedudukan sebagai pihak Penggugat, maka yang akan dihadapi ialah “berondongan eksepsi” oleh pihak Tergugat terhadap surat gugatan yang disusun.

EXCAPE CLAUSE dalam Perjanjian Pra-Nikah : Bila Istri Memutuskan untuk Bercerai, Suami Wajib Setuju Seketika Itu juga, Tanpa Syarat

Bila Perlu, Cantumkan Pasal dalam Perjanjian Pra-Nikah, bila Istri Menggugat-Cerai dan Dikabulkan Hakim di Pengadilan, Suami Melepas Haknya untuk Mengajukan Upaya Hukum Banding maupun Kasasi

Perkawinan atau pernikahan, adalah sebuah perikatan. Perjanjian, juga merupakan perikatan perdata. Itulah sebabnya, kita mengenal instrumen hukum semacam perjanjian pranikah maupun perjanjian selama masa pernikahan berlangsung, yang berisi perjanjian diantara para pasangan suami-istri selama berumah-tangga, semisal kesepakatan berupa “pisah harta” dan lain sebagainya.

Kiat Sederhana “Legal Due Dilligence” Melacak Rekam-Jejak Reputasi Kepatuhan Hukum Perusahaan

Ingkar-Janji Berpotensi Merusak Reputasi Perusahaan di Mata Kalangan Pengusaha, Terlebih Bila Sampai Harus Ditagih Lewat Gugatan

Question : Bagaimanakah melakukan “legal due dilligence” sederhana namun paling penting, ketika hendak membeli sebuah aset tanah suatu perusahaan, pabrik, akuisisi perseroan, ataupun ketika mencari calon rekanan usaha yang dapat dipercaya untuk bermitra?

Ketika Direksi Perseroan Tidak Kunjung Mengundang Pemegang Saham untuk Diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apakah Langkah yang Bisa Ditempuh oleh Pemegang Saham?

Gugatan Prematur adalah Gugatan yang Diajukan Terlampau Dini alias Belum Waktunya Mengajukan Gugatan, sehingga Mengandung Cacat Formil (Exceptio Dilatoria) dan Mengakibatkan Gugatan Dinyatakan Hakim sebagai “Tidak Dapat Diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Question : Sekalipun telah dimintakan secara resmi kepada pihak pengurus perusahaan, agar digelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), namun pihak pengurus tidak juga mengadakan RUPS. Apakah hanya langkah hukum berupa gugatan yang satu-satunya dapat kami tempuh selaku pemegang saham, agar pihak pengurus dipaksa untuk mengadakan RUPS dan memanggil seluruh pemegang saham?

Ketika Upaya Keberatan Administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Baru Diajukan Setelah Gugatan Dilayangkan, Gugatan Dinyatakan PREMATUR oleh Pengadilan Tata Usaha Negera

Terkadang, Prosedur-Hukum Lebih Otoritatif daripada Hukum Itu Sendiri

Prosedur Hukum dapat Menyerupai DURI DALAM DAGING, Terutama ketika Bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negera yang Kental Syarat Prosedural

Norma hukum yang mewajibkan mediasi, mungkin baik maksud dan tujuan pembentukan norma hukumnya, akan tetapi bisa menjelma “beban” tersendiri. Begitupula upaya keberatan dan upaya banding administrasi terhadap suatu keputusan tata usaha negara pemerintahan, mungkin niat awalnya baik adanya sehingga hal demikian diatur dan diwajibkan. Akan tetapi, itu bisa menjelma “duri dalam daging”. Prosedur hukum memang memberikan jalan atau akses menuju tegaknya hukum, akan tetapi dapat menyerupai sebentuk “penghalang”.

Syarat Agar Barang Milik Terdakwa Kasus Korupsi dapat Dikembalikan kepada Terdakwa yang Divonis Pidana Tambahan Penghukuman Pembayaran “Uang Pengganti” oleh Pengadilan Tipikor

Harta Milik Terdakwa Korupsi yang Disita, Dilelang untuk Membayar Vonis Pidana Tambahan Penghukuman Pembayaran Uang Pengganti

Question : Saat diperiksa penyidik maupun didakwa oleh kejaksaan, ada aset yang disita dari tersangka atau terdakwa. Saat vonis hukuman telah diterbitkan oleh hakim di Pengadilan Tipikor, apakah aset sitaan tersebut dirampas untuk negara serta masih juga dibebani harus membayar sejumlah “uang pengganti” kerugian negara? Adakah cara, agar aset milik terdakwa dapat dikembalikan kepada terdakwa, apapun isi vonis putusan hakim?

Menyalah-Gunakan Pengaruh Kedudukan Selaku Pejabat Tinggi Publik, dapatkah Dihukum sebagai Tindak Pidana Korupsi GRATIFIKASI?

Perspektif Pihak yang Menerima Gratifikasi dan Pendekatan Hakim Pemeriksa Perkara yang Memakai Sudut-Pandang Pihak yang Memberikan Gratifikasi

Memperdagangkan atau memperjual-beli pengaruh, tampaknya belum menjadi perhatian regulator pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh, seorang pimpinan Partai Politik pengusung kader yang terpilih sebagai anggota parlemen, atau pimpinan anggota kader partainya yang menduduki jabatan menteri ataupun jabatan lainnya, notabene tidak memiliki kewenangan administatif dalam jalannya roda pemerintahan. Akan tetapi, seorang pimpinan Partai Politik dapat menggunakan pengaruh politis-nya untuk menyetir kadernya yang menduduki jabatan pemerintahan. Dalam konteks demikian, sekalipuna secara “de jure” tidak memiliki kewenangan, akan tetapi secara “de facto” dapat bertindak sebagai pengendali dari balik panggung.

Tersangka / Terdakwa Justice Collaborator dapat Meminta Penetapan Pelindungan dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Status sebagai “SAKSI-PELAKU”

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Berwenang Memberikan Pelindungan kepada “SAKSI-PELAKU”, Bukan hanya kepada Korban ataupun Pelapor

Salah Satu Wewenang LPSK ialah Memberikan Surat Penetapan “Saksi-Pelaku” kepada Aparat Penegak Hukum dan/atau Instansi Terkait yang Berwenang

Question : Jika salah-seorang tersangka ataupun terdakwa yang terlibat dalam persekongkolan jahat, bersedia menjadi “justice collaborator”, apakah bisa minta pelindungan dari LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban), serta apa syaratnya bila dimungkinkan?

Menggugat Sebelum Adanya Surat Somasi yang Dilayangkan, Gugatan Perdata Dinyatakan PREMATUR oleh Hakim Pengadilan

Tuntutan dalam Surat Somasi Harus Sinkron terhadap Tuntutan dalam Surat Gugatan (Petitum)

Question : Apakah benar, untuk menggugat (perdata) ke pengadilan, harus didahului pengiriman somasi sebagai surat peringatan?

HUKUM KARMA Tidaklah Sesempurna Itu, karenanya Usaha Tetap Dibutuhkan untuk Menolong Orang-Orang Baik Agar Tidak Kapok menjadi Orang Baik

Jika Sudah Ada HUKUM KARMA, Lalu untuk Apa Ada Polisi, Demon-Hunter, Dermawan, maupun Usaha untuk Menolong Orang yang Membutuhkan?

Di masyarakat, berkembang pemahaman-keliru yang cenderung fatalistik, yang ironisnya dewasa kini berkembang di kalangan komunitas internal Buddhist itu sendiri, secara menyimpang dari Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Ada seseorang yang mengaku sebagai indigo yang dapat berkomunikasi dengan makhluk dewa di alam dewa, menyebutkan bahwa para makhluk dewata tidak akan menolong seseorang yang Karma Baiknya belum matang untuk berbuah pada saat kini. Ia tidak mengkritik perilaku para dewata yang menghakimi umat manusia yang butuh pertolongan, semata dengan memandang bahwa manusia tersebut tidak patut ditolong, apapun alasannya.

Kreditor PERORANGAN dapat Mengikat Agunan Jaminan Pelunasan Hutang-Piutang dengan HAK TANGGUNGAN untuk di-“Parate Lelang Eksekusi”

Bukan hanya Kreditor Lembaga Keuangan Perbankan yang dapat Mengikat Objek Agunan Tanah dengan HAK TANGGUNGAN sebagai Jaminan Pelunasan Hutang-Piutang

Question : Selama ini, lazimnya bank yang menerima agunan berupa tanah dari debitor peminjam dana kredit, dibebani dengan “hak tanggungan”. Jika ada seseorang hendak meminjam hutang dari kita, apakah bisa kita selaku kreditor perorangan membebani agunan debitor dengan “hak tanggungan” yang sama, agar agunan sewaktu-waktu bisa dilelang-eksekusi bila cidera-janji membayar cicilan dan melunasi hutangnya?

We Don’t Have to Beg for Understanding from Others to Be Understood. Kita Tidak Perlu Mengemis Pengertian Orang Lain agar dapat Dipahami

Don’t act as if you’re going to die,

If you lose a fight or competition.

Therefore,

Don’t be overcome by obsession,

So that you commit fraud.

We can still move on,

Even if we lose a competition.

That’s what positive thinking is all about.

Making Ourselves Present When We Need, Both in Good Times and Bad Times. Menjadikan Diri Kita Hadir saat Kita Butuhkan, Baik Saat Suka maupun Duka

We don’t have to hate ourselves,

Just because others don’t like us,

Or even because they hurt us.

When we dare to take risks,

To fight for our rights.

When we dare to go against the current,

To save ourselves,

To help ourselves.

When we dare to be disliked by others,

To defend our own interests.

Compassion for the World by Shedding Foolish Traits. Berwelas-Asih kepada Dunia dengan Menanggalkan Sifat-Sifat Dungu

 

Take a stand,

One that makes us proud,

To ourselves,

One that is capable of being a hero for and in our own eyes,

One that dares to go against the current for ourselves,

One that is willing to sacrifice for ourselves,

One that dares to take risks for ourselves,

Even if it means being disliked by many.

At least,

We are there when we need ourselves.

Apakah Saksi dapat Dikriminalisasi Pidana maupun Digugat Perdata atas Keterangan atau Laporan yang Mereka Berikan di Dalam maupun di Luar Persidangan?

Potensi Resiko Kriminalisasi Korban Pelapor Atas Laporan / Aduannya, Tetap Berpeluang Terjadi

Dalam praktek di lapangan, tidak jarang pihak yang kalah dalam perkara pidana (Terdakwa / Terpidana) maupun dalam perkara perdata (baik Penggugat maupun Tergugat), akibat keterangan seorang atau beberapa orang Saksi dari pihak lawan, lalu berupaya untuk melaporkan pidana “memberikan keterangan palsu dibawah sumpah” sebagai manuver hukum untuk menganulir putusan pengadilan ataupun untuk mengintimidasi pihak Saksi. Sekalipun dari tingkat keberlanjutan laporan semacam demikian, sangat kecil disikapi ataupun dintidak-lanjuti oleh aparatur penegak hukum, akan tetapi potensi kriminaliasi pidana ataupun digugat perdata tetap berpeluang terjadi.

Apakah ada, Dewa yang Jahat, dan mengapa Bisa Terlahir Dewa yang Jahat?

Cara Kerja HUKUM KARMA yang Penting untuk Kita Ketahui dan Pahami agar Tidak Jatuh dalam Spekulasi-Fatalisme Demotivasi Berbuat Baik-Bajik dan Termotivasi Berbuat Buruk-Jahat

“ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya.” [SANG BUDDHA]

Tidak semua orang mengetahui terlebih memahami, kelemahan dibalik cara-kerja Hukum Karma (karmic law). Tidak semua makhluk dewata adalah baik adanya. Dewa yang jahat, juga ada. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa bisa, ada dewa yang jahat? Jawabannya ialah karena ada orang yang semasa hidupnya terbiasa berbuat banyak kejahatan dan berwatak jahat, lalu meninggal dan terlahir kembali ke alam dewa, dengan masih membawa sifat-watak maupun kebiasaan jahatnya, akibat buah dari perbuatan baiknya di beberapa kehidupan sebelumnya.

Jiwa Korsa atau “Esprit de Corps” Bukanlah Etika dan juga Bukan KODE ETIK yang Sejati

EGO SEKTORAL yang Menyaru sebagai KODE ETIK

EGO SEKTORAL Bukanlah CODE OF CONDUCT. EGO SEKTORAL / NARSISTIK-PROFESI merupakan “CODE OF EGO” atau “CODE OF NARSISTISICM”

Pernahkah Anda mempertanyakan ataupun bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah “Jiwa Korsa” (esprit de corps) disebut sebagai etika ataupun Kode Etik? Ketika dua lembaga terlibat pertikaian “perang dingin” (perang urat-saraf) secara diametral, maka terjadi aksi saling melindungi anggota maupun kelembagaan. Ibarat kita memiliki dua buah tangan atau kaki, anggota kelembagaan membuat “tangan” maupun “kaki” kita menjadi masif, dimana satu saja tangan atau kaki itu terluka, kita akan merasa sakit. Alhasil, seorang rekan sekantor / seprofesi yang “diperangi” oleh atau bertikai dengan lembaga lain, membuat seluruh anggota lembaga tersebut merasa gerah, turut terluka, dan terancam. “Kamu / kalian telah merendahkan martabat rekan seprofesi kami, maka sama artinya kami satu lembaga telah di-injak-injak martabatnya!”

Tersandera oleh Persetujuan yang Disesali Sendiri di Kemudian Hari, Pemilik Agunan selaku Penjamin hanya Bisa Mengandalkan Itikad Baik Debitor dalam Melunasi Hutangnya kepada Pihak Kreditor

Tingginya Potensi Sengketa Hukum ketika Pemilik Agunan selaku Penjamin Pelunasan Hutang adalah Subjek Hukum yang Berbeda dengan Debitor

Sengketa Internal antara Penjaminan / Pemilik Agunan dan Pihak Debitor, Bukanlah Urusan Pihak Kreditor

Question : Apakah bisa dibenarkan, di perusahaan kami terdiri dari beberapa pendiri yang menjabat sebagai direksi maupun ada yang menjabat sebagai dewan komisaris. Ketika perusahaan berupaya meminjam sejumlah dana dari bank, dan ada salah satu pendiri yang memiliki aset berupa tanah yang kemudian dijadikan agunan ke bank untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima perusahaan, dikemudian hari pihak pemilik agunan memungkiri status tanahnya sebagai agunan atas kredit perusahaan dengan alasan telah menjual sahamnya dan tidak lagi memegang saham ataupun menjadi pengurus ataupun komisaris perusahaan?

Tetap Memblokir Rekening meski Penyidik telah Mencabut Blokir, Bank Digugat Nasabah

Ambigunya Tanggung-Jawab Perdata Badan Hukum Perseroan dan Subjek Hukum Perorangan Pengendali Perseroan

Question : Kami tidak bisa mencairkan, mentrasfer, ataupun menarik dana kami di rekening. Pihak bank melakukan dan masih memberlakukan blokir terhadap rekening kami. Adapun pihak polisi menyatakan telah mencabut blokir terhadap nomor rekening kami tersebut. Sebenarnya bagaimana pandangan hukumnya, bila pihak bank tetap memblokir rekening kami sampai saat kini?

Jangan Kambing-Hitamkan Hukum Karma, Karma Bukanlah Kambing dan Tidak Hitam Warnanya

Deterministik Hukum Karma Bukanlah Ajaran Buddhisme, itu Paham Jainisme yang secara Tegas Ditolak oleh Sang Buddha

Question : Ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang Buddhis, lalu secara seenaknya menghakimi orang lain yang sedang dalam kondisi lemah dan malang, sebagai sedang berbuah karma buruknya sehingga tidak boleh marah sekalipun dizolimi dan terzolimi. Bagaimana pandangan yang benar, menyikapi fenomena sosial demikian?

Permohonan Kasasi “DITOLAK”, apakah Artinya Putusan Pengadilan Tinggi Dikuatkan?

Mahkamah Agung RI dapat Memperbaiki Amar Putusan Judex Factie Sekalipun Permohonan Kasasi Dinyatakan “DITOLAK”

Question : Ada putusan Mahkamah Agung, yang statusnya permohonan kasasinya dinyatakan “TOLAK”, belum ada keterangan rincian amar putusannya. Apakah artinya pemohon kasasi sudah kalah?

Perdebatan Sang Buddha Menghadapi Rasis dan Fasisme

Ketika Kaum yang Paling Inferior Berdelusi sebagai Paling Superior, lalu Menghakimi Kaum Lainnya

Question : Banyak orang Indonesia begitu rasis dan fasis. Contoh, mereka begitu benci pada kaum Yahudi, serta kerap rasis (diskriminatif) terhadap kaum etnik Tionghua. Disaat bersamaan, kaum pribumi di Tanah Air begitu bermental feodal, bila bertemu pejabat maka berperilaku bak kasta rendahan. Berhadapan dengan orang asing, mental mereka terlihat seakan dari kaum yang inferior alias rendah diri. Ketika mereka pergi melancong ke luar negeri, sifat kampungannya minta ampun.

Ketika Alat Bukti yang Ada Sudah Setara dengan Terang-Benderangnya Kejadian “Tertangkap Tangan”, untuk Apakah Lagi Memeriksa dan Meminta Keterangan “Calon Tersangka”?

Apakah Tersangka Wajib Terlebih Dahulu Diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik Sebelum Resmi Ditetapkan sebagai Tersangka?

Apakah Penetapan Suatu Subjek Hukum sebagai Tersangka merupakan Konsekuensi-Logis dari Alat Bukti yang Telah Cukup Membuat Perkara Terang-Benderang Siapakah Pelakunya; ataukah Sebaliknya, Alat Bukti Dinyatakan Cukup Memadai sebagai Konsekuensi-Logis dari Suatu Subjek Hukum yang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka?

Question : Apakah betul, ada aturan hukum yang mengatur bahwa agar seseorang dapat secara sah ditetapkan sebagai tersangka, wajib hukum atau prosedurnya untuk diperiksa terlebih dahulu oleh polisi sebagai “saksi”?

Penjahat dan Kejahatan Seakan Mendapat Insentif dengan Rumit dan Proseduralnya Proses Penegakan Hukum Pidana yang Bernama Hukum Acara Pidana

Keadilan Substansial Selalu Berpotensi Terganjal oleh Keadilan Prosedural

Sungguh tidak mudah, bagi anggota masyarakat mengakses dan memeroleh keadilan berdasarkan hukum pidana. Ketika melaporkan, warga selaku Korban Pelapor harus beradu-mulut (berdebat) dengan pihak Kepolisian yang memonopolisir akses menuju keadilan pidana, yang tidak jarang harus tersiksa oleh aparatur penegak hukum yang justru melanggar aturan “larangan merokok di tempat pelayanan publik terlebih di dalam ruangan tertutup ber-AC”, tidak jarang pihak Korban Pelapor yang justru “dihakimi” oleh pihak yang dijadikan tempat melapor, serta tidak jarang pula sampai harus mengemis-ngemis agar laporan / aduannya diberikan tanda-terima resmi berupa Laporan Polisi.

Simplifikasi Beban Pembuktian dalam Persidangan Perkara Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) yang Terencana dan Sistematik

Pelaku “White Collar Crime”, apakah Berhak Atas Keistimewaan Penerapan Hukum Acara Umum ataukah Disinsentif dan Demotivasi dengan “Beban Pembuktian Terbalik” maupun “Satu Saksi ataupun Satu Alat Bukti” Sudah Cukup untuk Dipidana?

Manajemen Kepatuhan adalah Perihal Rekayasa Psikologi Kejahatan

Question : Satu dari lima orang majelis hakim dalam persidangan perkara korupsi Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor (pada persidangan pembacaan putusan pada pertengahan tahun 2026), membuat “dissenting opinion” yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk "kejahatan kerah putih" (white collar crime) maka beban pembuktiannya harus lebih berat dan berlapiss untuk dipikul oleh pihak Jaksa selaku Penuntut Umum. Apakah itu bukan pertimbangan hukum yang absurd, mengingat kejahatan yang terencana dan sistematik demikian pastinya dan tentunya hampir tidak meninggalkan jejak kejahatannya, sehingga semakin sukar untuk dibongkar maupun diungkap terlebih untuk dibuktikan kejadiannya di persidangan?

Penundaan Perkara Tanpa Alasan (Undue Delay), merupakan Objek PRAPERADILAN—Disertai Contoh Preseden

Hubungan / Kaitan antara “UNDUE DELAY” dan Asas-Asas dalam Rezim Pelayanan Publik sebagai Parameter Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Melayani Warga Pencari Keadilan

Question : Apakah polisi bisa membuat alibi semudah “telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada korban pelapor”, maka artinya aduan atau laporan ditindak-lanjuti secara serius dan tidak mengabaikan laporan korban?

Diskriminasi Perlakuan terhadap Keterangan Ahli Akademisi Vs. Ahli Non-Akademisi dalam Persidangan

Apakah Pihak Ahli Pemberi Keterangan Ahli, Dilarang Membahas dan Menilai Pokok Perkara yang Sedang Disidangkan?

Question : Apakah benar, bila ahli berlatar-belakang akademisi yang kita hadirkan ke persidangan, akan diberi perlakuan yang berbeda dengan ahli yang berlatar-belakang profesional nonakademisi? Mengapa seperti ada “standar ganda”, seolah ahli dari akademisi semisal dosen, tidak boleh menilai pokok perkara, sementara ahli dari semisal profesi auditor, akuntan, digital forensik, psikolog, ataupun kriminolog, boleh menilai pokok perkara maupun menilai juga alat bukti yang terkait perkara. Bukankah yang penting ialah penilaian yang ia berikan sebagai keterangan ahli ialah objektif sesuai dengan kompetensinya?

Tidak Perlu Mencari Sensasi ataupun Penyakit, untuk Gembira dan Bahagia. Kita Sudah Patut Merasa Gembira dan Bahagia bila Bersih dari Sifat-Sikap Jahat / Korup

Gembira dan Bahagia Bersih dari Sifat Korup-Tercela

Banyak diantara kita, mencari sensasi dengan melakukan hal-hal konyol yang tidak jarang kita sesali sendiri di kemudian hari. Bukankah mengherankan, seseorang tidak merasa bahagai bebas dari produk-produk tembakau ataupun alkohol maupun obat-obatan terlarang, masih juga menjerumuskan diri mereka lebih dalam lagi ke dalam hiburan-malam, tenggelam dalam perjudian, terperangkap dalam pergaulan-bebas, terlibat dalam kejahatan jalanan, hingga melakoni kejahatan kerah-putih. Sekalipun, kita sudah patut cukup merasa gembira dan bahagia, dengan menjadi warga yang “patuh hukum” dengan tidak melanggar hukum.

Preseden Putusan Pengadilan yang Wajib Diketahui oleh Kalangan Pembeli Lelang Eksekusi Atas Agunan Tanah

Gugatan Debitor yang Menjadi Bumerang, Pembeli Lelang Eksekusi terhadap Agunan Jaminan Pelunasan Hutang Menggugat-Balik Debitor Pemilik Agunan

Question : Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh pembeli lelang eksekusi objek agunan jaminan pelunasan hutang, setelah membeli objek lelang di Kantor Lelang Negara, akan tetapi pihak debitor tidak mau secara sukarela mengosongkan diri ataupun menyerahkan objek agunan yang telah dilelang kepada pembeli lelang, bahkan mengajukan gugatan kepada kreditor maupun kepada pembeli lelang?

Bunga Maksimal Atas Tunggakan Hutang-Piutang yang dapat Ditagihkan Kreditor kepada Debitor, Rentang 6—12% per Tahun, Diperjanjikan maupun Tidak Diperjanjikan Demikian. Lebih dari Itu, adalah Bunga Rentenir

Tergugat Terbukti Wanprestasi, Melahirkan Hak bagi Penggugat untuk Menuntut Bunga Atas Tunggakan

Adalah Kepentingan Sekaligus Kewajiban Hukum Debitor untuk Membayar dan Melunasi Hutangnya (Debitor yang Beritikad Baik), Tanpa Menunda-Nunda, sehingga Beban Penagihan Tidak Dipikul di Pundak Kreditor

Question : Agar tidak disebut sebagai “rentenir” atau “lintah darat”, berapakah maksimal bunga atas pinjaman dana yang kami (kreditor) berikan kepada peminjam uang (debitor), baik diperjanjikan maupun tidaknya bunga yang dapat ditagihkan pihak kreditor terhadap lamanya tunggakan pembayaran dan pelunasan oleh pihak debitor?

Persetujuan Diam-DIam Istri / Suami Akibat Turut Menikmati Uang Hasil Jual Beli Tanah Harta Bersama

Jual-Beli Tanah Tanpa Mengikuti Prosedur, Semua Pihak Dirugikan dan Tersandera, Saling Mengunci Satu Sama Lainnya

Question : Apa resiko hukum terbesarnya, bila jual-beli tanah tidak mengikuti prosedur hukum pertanahan yang berlaku?